Kekhususan Apa Saja yang Dimiliki Oleh Jakarta

Jakarta diberikan status daerah khusus bukan hanya karena disanalah pusat pemerintahan Republik Indonesia dilaksanakan. Pemberian status iniĀ  juga didasarkan pada sejarah yang telah terjadi di Jakarta dari masa sebelum kemerdekaan. Sebagai daerah khusus tentunya Jakarta mendapatkan beberapa hak istimewa atau khusus dalam hal tugas kewajiban, hak serta tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan.

DKI dan Kekhususannya

Dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta maka dikeluarkanlah UU Nomor 29 tahun 2007. Undang-undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. aturan ini juga mencangkup tentang Jakarta sebagai daerah otonom tingkat provinsi. Beberapa hal yang diperoleh oleh Jakarta sebagai kekhususannya antara lain:

  1. DKI Jakarta memiliki kedudukan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Artinya pusat pemerintahan Negara Indonesia berada di Jakarta dengan koordinasi antar wilayah di Indonesia.
  2. DKI Jakarta merupakan daerah khusus dimana memiliki fungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Jakarta juga merupakan daerah otonom yang ada di Indonesia setingkat dengan provinsi.
  3. Wilayah Pemprov DKI ini terdiri dari wilayah kota administrasi dan juga kabupaten administrasi.
  4. DKI Jakarta memiliki peran sebagai Ibu Kota NKRI dimana dalam pelaksanaannya diberikan kekhususan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi tugas, kewajiban, hak serta tanggung jawab tertentu. Selain itu Jakarta juga menjadi tempat dimana para perwakilan negara asing menjalankan pekerjaan diplomasi serta tempat untuk beberapa lembaga internasional.
  5. Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur yang memiliki hak protokoler. Gubernur juga mendapatkan hak dalam hal mendampingi Presiden ketika ada acara kenegaraan.
  6. Gubernur Jakarta selaku pemimpin diperbolehkan untuk menghadiri sidang kabinet jika pembahasan dalam rapat tersebut menyangkut kepentingan Ibu Kota Negara Indonesia.
  7. Dalam hal wakil rakyat yang duduk di DPRD maka Jakarta mendapatkan kursi paling banyak 125%. Angka ini dihitung dari jumlah maksimal kategori jumlah penduduk DKI yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
  8. Dalam pelaksanaan kekhususan DKI maka ditetapkan anggaran dana yang disepakati antara Pemerintah dan DPR. Anggaran dana ini dimasukkan dalam APBN yang didasarkan pada usulan anggaran dari pemprov Jakarta.

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia memang sudah seharusnya memiliki kekhususan tersendiri. Tanggung jawab dan pekerjaan yang harus dilakukan tentu lebih berat dan sangat kompleks. Jakarta juga menjadi sentral kegiatan internasional yang diadakan oleh para wakil negara lain yang berkantor di Jakarta.